Foto : kodam17cenderawasih.mil.id
Papua adalah
provinsi paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
Papua New Guinea. Papua memiliki keunikan tersendiri sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Keunikan ini lahir dari masih adanya kelompok
kecil masyarakat yang berdomisili di Papua yang memiliki pandangan berbeda
tentang status politik keberadaan Papua dalam kerangka NKRI. Bila ditelisik
lebih lanjut, akar permasalahan yang ada di Papua adalah masalah kesejahteraan.
Kelompok yang mencoba mengembangkan isu pemisahan diri dari NKRI sering kali tidak
mendapatkan ruang untuk berkembang di daerah yang relatif tingkat
kesejahteraannya lebih baik seperti misalnya Merauke, Bintuni, dan sorong.
Sedangkan di daerah yang perkembangan ekonominya masih relatif stagnan seperti
di daerah pegunungan tengah, kelompok tersebut memanfaatkan isu kesejahteraan
untuk menarik simpati masyarakat guna mendukung gerakan mereka. Tulisan ini
mencoba untuk menggambarkan bagaimana peningkatan kesejahteraan yang terus
dilakukan oleh pemerintah dan komponen bangsa lainnya di Papua dapat memudarkan
isu pemisahan diri dari NKRI.
Kelompok yang terus memelihara isu kemerdekaan, juga mengunakan latar belakang sejarah sebagai dasar gerakannya. Kelompok ini menggunakan versi mereka dengan menyatakan bahwa menurut sejarah Papua adalah bukan bagian dari NKRI. Padahal bila kita melihat sejarah, dahulunya Papua merupakan wilayah jajahan Belanda sama seperti daerah lainnya di Indonesia. Setelah Indonesia berjuang meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka seluruh wilayah bekas jajahan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara menjadi wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya Belanda tidak mau melepaskan Papua kepada Indonesia, sehingga pemerintah Belanda pada saat itu membuat skema ke depan guna memiliki Papua kembali dikuasainya. Belanda telah menyiapkan propaganda di antaranya membuat negara boneka yang diberi nama “West Papua atau Papua Barat” dengan lagu kebangsaaan “hai tanahku Papua” dan lambang negaranya yaitu “burung mambruk” serta nama bangsa adalah “Papua”. Kesemua lambang tersebut adalah bentukan Belanda atau paling tidak Belanda memiliki andil besar atas terbentuknya lambang-lambang tersebut.
Bersamaan dengan itu Belanda juga membentuk batalyon sukarela Papua yang berkedudukan di Arfiai Manokwari dengan kantor markas menggunakan barak marinir Belanda (di kemudian hari batalyon ini menjadi awal dari munculnya TPN-OPM). Inilah yang sebenarnya terjadi dan menjadi cikal bakal terbentuknya TPN-OPM yang sekarang dikenal dengan Gerakan Separatis Papua/Politik (GSP/P) dan Gerakan Separatis Papua/Bersenjata (GSP/B). Sejarah panjang Papua inilah yang kemudian membangun kontroversi. Kontroversi ini seakan-akan “dipelihara” oleh kelompok-kelompok yang kontra produktif dengan program pemerintah dalam memakmurkan Papua, mereka juga seperti menjadikan ini sebagai senjata untuk mengacaukan keamanan atau bahkan memisahkan diri dari NKRI. Begitulah kewaman sejarah segelintir orang telah membawa konflik yang berkepanjangan.
Hal-hal itulah yang menjadi alasan timbulnya berbagai aksi kekerasan yang selama ini terjadi di Papua oleh kelompok sipil besenjata yang ingin memisahkan diri dari bingkai NKRI dan membentuk negara “West Papua”.
Lalu bagaimana dengan prediksi Papua di 2014, apakah isu merdeka semakin menguat atau melemah? Jika dilihat dari beberapa faktor, tampaknya isu Papua merdeka semakin tidak menarik untuk dibahas lagi oleh masyarakat Papua. Alasan memudarnya isu Papua Merdeka tersebut diantaranya adalah :
Pertama, program pembangunan di Papua yang semakin maju. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan pembangunan beberapa ruas jalan oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang bertujuan untuk membuka isolasi suatu daerah dari ketertinggalan ekonomi dan kemajuan zaman. Pembangunan ruas jalan tersebut dalam pengerjaannya dibantu oleh prajurit TNI khususnya prajurit Kodam XVII/Cenderawasih. Perbantuan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih dalam pengerjaan ruas jalan yang dimaksud terutama di daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang sulit dijangkau. Dengan pembangunan jalan ini diharapkan distribusi barang-barang kebutuhan primer, sekunder maupun tertier dapat terlaksana dengan baik dan mampu menjangkau sampai ke daerah pedalaman di seluruh wilayah Papua. Seperti yang kita ketahui provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kondisi geografis yang “ekstrim” sehingga sulit untuk menyatukan daerah-daerah melalui jalur darat. Melalui program UP4B yang didukung TNI AD akan semakin cepat terselesaikan sehingga dapat menghubungkan daerah-daerah terisolir. Selain itu juga dapat memberi kesempatan kepada investor untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Jika masyarakat mempunyai pendapatan yang layak dan dapat dengan mudah membeli barang-barang kebutuhan hidup, tentu dengan sendirinya masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Dengan semakin terbukanya jalur transportasi dan distribusi barang tersebut maka masyarakat yang ada di Papua dan Papua barat akan lebih memikirkan bagaimana memanfaatkan hasil pembangunan tersebut untuk kesejahteraan mereka ketimbang memikirkan isu yang kontraproduktif seperti isu Papua merdeka.
Kedua, sudah banyak masyarakat Papua yang menjadi tokoh daerah maupun tokoh nasional. Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah Pusat yang telah memberikan otonomi khusus bagi Papua. Pemikiran keliru yang dahulu menganggap Papua didominasi oleh orang dari luar Papua pun terbantahkan. Karena seperti diketahui gubernur dan semua bupati adalah putra asli Papua. Camat, lurah dan perangkat pemerintahan daerah yang lain pun mayoritas putra asli Papua. Bahkan banyak yang menjadi tokoh nasional, seperti Freddy Numberi, Balthazar Kambuaya, Velix Wanggai, Michael Manufandu, dan masih banyak lagi.
Ketiga, kualitas pendidikan di Papua juga semakin meningkat. Peningkatan mutu pendidikan di Papua ini juga tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen bangsa baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat umum dan institusi TNI/Polri. Peran serta masyrakat dalam peningkatan mutu pendidikan dapat kita lihat dari adanya program Indonesia Mengajar yang di gagas oleh Anies Baswedan. Program ini turut membantu mengatasi masalah keterbatasan tenaga pengajar di daerah terpencil di Papua. Menurut data IndonesiaMengajar.org, tahun 2013 ini terdapat delapan orang tenaga pengajar sukarela yang tersebar di wilayah kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak TNI. Melalui operasi Pembinaan Teritorialnya, banyak prajurit TNI yang menjadi tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Papua. Prajurit-prajurit TNI tersebut dengan semagat yang tinggi mencoba memberikan karya mereka sebagai guru di wilayah terpencil dengan tetap mengutamakan tugas pokoknya di bidang pertahanan dan keamanan.
Tidak hanya masalah tenaga pendidik, pemerintah juga menggenjot pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan. Secara fisik kita dapat melihat pertumbuhan jumlah bangunan sekolah yang ada di Papua, baik dari tingkat sekolah Dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan juga semakin tumbuh berkembang sehingga memudahkan akses bagi masyarakat Papua untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Demikian juga animo masyarakat untuk mengecap pendidikan juga semakin meningkat, terlihat dengan semakin banyaknya jumlah siswa setiap sekolah dari tahun ke tahun. Peningkatan animo tersebut di respon oleh pemerintah dengan program affirmative Action yaitu memberikan prioritas bagi putra asli Papua yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Perguruan tinggi yang ada di pulau Jawa melalui jalur Beasiswa. Program Affirmative Action ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi putra asli Papua yang ingin menjadi perwira TNI. Seperti yang dilansir oleh laman resmi Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada hari rabu tanggal 01 Mei 2013 bahwa TNI memberikan kuota bagi 29 Putra Asli Papua disiapkan menjadi calon perwira TNI akan dibagi 20 angkatan darat, empat taruna angkatan udara serta lima taruna angkatan laut. Pertumbuhan kuantitas secara fisik tersebut juga diikuti peningkatan mutu tenaga pendidik dengan mengoptimalkan peran Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP secara rutin melaksanakan penataran, seminar maupun pelatihan bagi guru-guru yang ada di wilayah Papua.
Semakin banyaknya tokoh nasional baik di kalangan militer, birokrat maupun teknokrat yang berasal dari tanah Papua juga secara tidak langsung menjadi indikator dari semakin meningkatnya kualitas pendidikan di Papua. Sebut saja Annike Nelce Bowaire (juara lomba fisika dunia), Enos Rumansara (Antropolog), Hans Wospakrik (Ahli Fisika ITB), Balthasar Kambuaya (Menteri Lingkungan Hidup), Paulus Waterpauw (Wakapolda Papua), dan masih banyak tokoh nasional lain yang juga berasal dari Papua.
Keempat, rakyat sudah bosan dengan isu tuntutan merdeka yang hanya menghabiskan energi. Pembangunan di Papua sudah sangat pesat, dan isu yang sengaja dilemparkan oleh segelintir orang yang menuntut keadilan terhadap Papua adalah hal yang keliru. Masyarakat rakyat sudah semakin sadar dengan hal itu. Masyarakat Papua juga sudah bosan dengan aksi-aksi anarkis yang selama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat semakin tidak simpatik dengan kelompok yang menyuarakan isu merdeka dengan aksi-aksi bersenjata maupu demo anarkis. Di tahun 2014 ini, masyarakat akan lebih fokus senang untuk bekerja mencari penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka, bermasyarakat dengan rukun dan damai serta menikmati segala fasilitas dari hasil pembangunan.
Dari keempat alasan diatas dapat kita lihat bahwa saat ini pembangunan dan kesejahteraan di Papua semakin meningkat pesat. Dengan meningkatnya kesejahteraan tersebut masyarakat akan lebih berpikir untuk bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah kita raih bersama ketimbang membuang-buang energi untuk memikirkan konsep pemisahan diri dari bingkai NKRI.
Tahun 2014 merupakan tahun pesta demokrasi di mana terdapat kegiatan pemilihan pucuk pimpinan Pemerintah Pusat maupun Calon Legislatif. Keikutsertaan putra daerah dalam mewarnai roda pemerintahan akan membawa aspirasi masyarakat Papua untuk menjadi masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Program Otonomi Khusus Plus dan UP4B di Papua berdampak nyata yaitu menimbulkan mobilitas tinggi di masyarakat sehingga peningkatan kesejahteraan semakin cepat. Masyarakat puas dan mendukung akan upaya program yang selama ini dibangun di Papua, sehingga berpengaruh cukup besar terhadap perkembangan situasi keamanan di Papua maupun Papua Barat menjadi lebih kondusif, sekarang dan dimasa yang akan datang.
Dengan melihat majunya kesejahteraan dan pembangunan di Papua kita boleh optimis bahwa situasi dan kondisi di Papua telah berjalan ke arah yang lebih baik, damai dan sejahtera. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah kita perjuangkan dari penjajahan Belanda dengan bersatu dalam damai dan bekerja serta berkarya untuk terus membangun Papua dalam bingkai NKRI bukan menghabiskan energi untuk mengejar kemerdekaan yang semu. Jayalah bangsaku Indonesia majulah tanahku Papua.
(kodam17cenderawasih.mil.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar